Kenapa Jateng Kalah Agresif Dibanding Jabar dalam Pembangunan Jalan Tol?
Jawa Tengah (Jateng) memiliki potensi pembangunan jalan tol yang besar, namun sayangnya kalah agresif dibandingkan Jawa Barat (Jabar). Hal ini menimbulkan pertanyaan, mengapa Jateng kurang agresif dalam pembangunan infrastruktur penting tersebut?
Kendala Perizinan dan Pembebasan Lahan
Salah satu kendala utama pembangunan jalan tol di Jateng adalah proses perizinan dan pembebasan lahan yang rumit dan memakan waktu. Proses ini sering terkendala koordinasi antar lembaga dan negosiasi harga tanah yang alot dengan masyarakat. Di sisi lain, Jabar memiliki sistem perizinan dan pembebasan lahan yang lebih efisien, sehingga proyek jalan tol dapat berjalan lebih cepat.
Keterbatasan Anggaran
Pembangunan jalan tol membutuhkan investasi besar. Jateng memiliki keterbatasan anggaran dibandingkan Jabar. Pemerintah pusat juga memprioritaskan alokasi dana pembangunan tol ke daerah-daerah yang lebih strategis atau memiliki tingkat kemacetan yang tinggi. Akibatnya, pembangunan tol di Jateng menjadi terhambat karena kekurangan dana.
Dukungan Industri
Jabar memiliki basis industri yang lebih kuat dibandingkan Jateng. Industri-industri besar di Jabar membutuhkan aksesibilitas yang baik untuk distribusi barang dan jasa. Hal ini mendorong pemerintah Jabar untuk memprioritaskan pembangunan jalan tol yang menghubungkan kawasan industri. Sementara itu, Jateng memiliki basis industri yang masih relatif kecil, sehingga kebutuhan akan jalan tol tidak terlalu mendesak.
Kenapa Jateng Kalah Agresif Dibanding Jabar dalam Pembangunan Jalan Tol?
1. Faktor Geografis
Secara geografis, Jawa Tengah (Jateng) memiliki wilayah yang lebih luas dibandingkan Jawa Barat (Jabar). Luas wilayah Jateng mencapai 32.800,69 km², sedangkan Jabar hanya 33.363,16 km². Namun, kepadatan penduduk Jabar jauh lebih tinggi dibandingkan Jateng. Dengan jumlah penduduk sekitar 48,6 juta jiwa, Jabar memiliki kepadatan penduduk sebesar 1.457 jiwa/km², sedangkan Jateng hanya 1.180 jiwa/km². Hal ini menyebabkan Jabar lebih membutuhkan infrastruktur jalan tol untuk menunjang mobilitas penduduknya.
2. Perbedaan Ekonomi
Dari segi ekonomi, Jabar memiliki PDB yang lebih tinggi dibandingkan Jateng. Pada tahun 2021, PDB Jabar mencapai Rp1.434,3 triliun, sedangkan Jateng hanya Rp930,4 triliun. Tingginya PDB Jabar didukung oleh keberadaan industri-industri besar di wilayah tersebut, seperti otomotif, tekstil, dan elektronik. Keberadaan industri-industri ini membutuhkan infrastruktur jalan tol yang baik untuk mendukung kegiatan logistik dan distribusi.
3. Dukungan Pemerintah Pusat
Pemerintah pusat cenderung lebih memprioritaskan pembangunan jalan tol di Jabar dibandingkan Jateng. Hal ini terlihat dari jumlah ruas jalan tol yang telah dibangun di kedua provinsi tersebut. Hingga saat ini, Jabar telah memiliki 15 ruas jalan tol dengan panjang total 739,45 km, sedangkan Jateng hanya memiliki 6 ruas jalan tol dengan panjang total 203,95 km.
4. Kurangnya Inisiatif Daerah
Pemerintah Provinsi Jateng dinilai kurang agresif dalam mengusulkan pembangunan jalan tol di wilayahnya. Hal ini dapat dilihat dari jumlah usulan pembangunan jalan tol yang diajukan oleh pemerintah provinsi. Dalam kurun waktu 2015-2020, Jabar mengusulkan pembangunan 12 ruas jalan tol, sedangkan Jateng hanya mengusulkan 6 ruas jalan tol.
5. Keterbatasan Anggaran
Pembangunan jalan tol membutuhkan biaya yang sangat besar. Pemerintah Provinsi Jateng memiliki keterbatasan anggaran dalam membiayai pembangunan jalan tol. Hal ini menyebabkan pembangunan jalan tol di Jateng cenderung berjalan lebih lambat dibandingkan Jabar.
6. Hambatan Lahan
Pembangunan jalan tol seringkali menghadapi kendala pembebasan lahan. Di Jateng, proses pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol terhambat oleh faktor sosial dan budaya masyarakat setempat. Hal ini menyebabkan pembangunan jalan tol di Jateng menjadi lebih sulit dan memakan waktu.
7. Kurangnya Koordinasi
Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah menjadi salah satu faktor penghambat pembangunan jalan tol di Jateng. Hal ini menyebabkan terjadinya tumpang tindih dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jalan tol.
8. Persoalan Lingkungan Hidup
Pembangunan jalan tol dapat berdampak negatif terhadap lingkungan hidup, seperti penggundulan hutan, pencemaran air, dan polusi udara. Di Jateng, pembangunan jalan tol harus mempertimbangkan aspek lingkungan hidup, sehingga seringkali membutuhkan studi kelayakan yang lebih mendalam dan memakan waktu yang lebih lama.
9. Kurangnya Dukungan Masyarakat
Masyarakat seringkali menentang pembangunan jalan tol karena berbagai alasan, seperti dampak lingkungan, penggusuran lahan, dan kebisingan. Di Jateng, dukungan masyarakat terhadap pembangunan jalan tol masih belum optimal. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah kesulitan dalam melakukan pembebasan lahan dan proses pembangunan jalan tol.
10. Prioritas Pembangunan Lain
Pemerintah Provinsi Jateng memiliki prioritas pembangunan lain selain jalan tol, seperti pembangunan infrastruktur dasar, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini menyebabkan pembangunan jalan tol tidak menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan provinsi.